Archive for April 15th, 2008
Upah Riil Buruh Semakin Lemah
Uang Habis untuk Ongkos dan Kontrak Kamar
JAKARTA, KOMPAS – Kenaikan laju inflasi semakin menekan nilai riil upah buruh. Oleh karena itu, pemerintah harus secepatnya merealisasikan berbagai program intervensi yang bisa meningkatkan kesejahteraan huruh secara tidak langsung, misalnya membangun rumah murah untuk pekerja.
“Hampir 40 persen dari upah habis untuk biaya transportasi dan perumahan sehingga jika buruh bisa memiliki rumah sendiri di dekat lokasi kerja, semakin besar bagian yang bisa ditabung. Cara ini lebih mudah ditempuh ketimbang mendesak perusahaan menaikkan upah karena tidak semua perusahaan memiliki pertumbuhan usaha yang baik juga,” kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban di Jakarta, Rabu (2/4).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, upah riil buruh pada Januari 2008 turun dibandingkan Januari 2007. Untuk triwulan III-2007 dibandingkan triwulan III-2006, upah riil buruh rokok turun 28,05 persen dan buruh pakaian jadi 13,07 persen.
Secara nominal, rata-rata upah buruh industri pakaian jadi tercatat Rp 762.817 per bulan atau turun 7,02 persen dibandingkan upah nominal triwulan III-2006.
Selama ini pengusaha mengupah buruh berdasarkan ketentuan upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah daerah. UMR ditetapkan sekitar 80 persen dari nilai kebutuhan hidup layak dengan alasan kondisi ekonomi.
Seperti yang dialami Puji (39), buruh pabrik tekstil di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Jakarta Utara. Meski bergaji Rp 900.000 per bulan, dia menghabiskan sedikitnya Rp 400.000 per bulan untuk mengontrak rumah ukuran 3×4 meter persegi di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, dan ongkos angkutan ke tempat kerja. Adapun upah minimum DKI Jakarta tahun 2008 adalah Rp 972.604, naik dari Rp 900.560 per bulan. Soal perumahan, pemerintah sudah meluncurkan Program
Percepatan Pembangunan Perumahan Pekerja untuk Kesejahteraan Pekerja (P5KP) mulai 28 Januari 2008. Sebanyak 200.000 unit rumah akan dibangun dalam dua tahun untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan.
Orientasi pasar
Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ernovian G. Ismy berpendapat, penurunan upah riil banyak dialami buruh yang bekerja pada industri pakaian jadi yang berorientasi ke pasar dalam negeri.
“Industri pakaian jadi yang berorientasi ekspor masih berjalan baik, full order. Namun yang orientasinya ke pasar dalam negeri memang makin tergerus,” ujar Ernovian.
Pada industri pakaian jadi, upah nominal buruh dapat terpangkas ketika permintaan menurun. Pengurangan produksi membuat buruh kehilangan upah lembur.
“Sebenarnya dalam kondisi sulit, pemerintah perlu mendukung industri untuk bisa lebih bersaing di pasar domestik. Kalau industri berjalan lebih baik, kesejahteraan buruh juga akan lebih baik,” kata Ernovian. (HAM/DAY/LKT)
Sumber: Kompas, 3 April 2008
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Laju Inflasi Bisa Dorong BI Menaikkan Suku Bunga
JAKARTA, KOMPAS – Meroketnya laju inflasi bisa mendorong Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Jika suku bunga naik, laju penyaluran kredit bakal turun.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Martin Panggabean, Rabu (2/4) di Jakarta, menjelaskan, inflasi setahunan (year on year) per Maret 2008 yang mencapai 8,17 persen didorong oleh faktor-faktor pembentuk inflasi inti yang mencapai 8,07 persen.
Inflasi inti merupakan perhitungan kenaikan harga dengan menghilangkan komoditas yang harganya diatur pemerintah (administered price) dan makanan yang harganya bergejolak (volatile food). Komponen dalam inflasi inti antara lain ekspektasi dan imported inflation.
Pengendalian inflasi inti merupakan tugas bank sentral. Salali satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate.
Kenaikan BI Rate diharapkan bisa mengerem laju impor bahan baku dan konsumsi masyarakat, serta menurunkan ekspektasi inflasi. “Jika BI Rate tidak dinaikkan, dikhawatirkan inflasi inti bisa mencapai dua digit pada akhir tahun,” ujar Martin menjelaskan.
Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono mengatakan, BI hanya memiliki dua pilihan dalam merespons tingginya inflasi saat ini, yakni menahan BI Rate di level saat ini, yakni 8 persen, atau menaikkannya 25 basis poin menjadi 8,25 persen.
“Inflasi sekarang sudah cukup kritis. Kemungkinan bisa tembus 7 persen pada akhir tahun,” kata Tony. Menurut dia, banyak negara bernasib seperti Indonesia dan umumnya bank sentral negara bersangkutan merespons dengan menaikkan suku bunga acuan.
Bank sentral China, misalnya, menaikkan suku bunga acuannya untuk meredam inflasi yang sudah mencapai 8,7 persen. Bank sentral Australia menaikkan suku bunganya dari 4 persen menjadi 4,25 persen karena inflasinya naik ke level 4 persen.
Perkuat nilai tukar
Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan mengatakan, pelaku pasar keuangan sebenarnya telah berekspektasi bahwa suku bunga bakal naik.
Itu tercermin dari jatuhnya harga obligasi, termasuk obligasi negara ritel (ORI). “Harga ORI yang biasanya premium atau di atas par, kini di bawah par,” kata Anton.
Menurut dia, jatuhnya harga obligasi juga dipicu oleh prediksi meningkatnya suplai obligasi negara seiring dengan meningkatnya defisit anggaran.
Kendati demikian, lanjut Anton, BI tidak haras merespons meroketnya inflasi saat ini dengan menaikkan BI Rate. Ada banyak cara yang bisa dilakukan BI untuk meredam inflasi. Salah satunya memperkuat nilai tukar.
“Imported inflation berkontribusi besar terhadap tingginya inflasi saat ini,” tutur Anton. Untuk mengurangi imported inflation, nilai tukar rupiah harus diperkuat. Dalam perdagangan kemarin, rupiah ditutup pada level Rp 9.179 per dollar AS, melemah dibanding sehari sebelumnya Rp 9.199 per dollar AS.
Anton menjelaskan, kenaikan BI Rate akan mendorong kenaikan suku bunga kredit yang ujungnya akan mengerem laju penyaluran kredit. Padahal, kredit dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dirut BNI Gatot M Suwondo memperkirakan suku bunga simpanan dan kredit akan segera naik. “Karena itulah manajemen BNI memperbaiki fundamental perusahaan dengan menaikkan provisi sebagai langkah mengantisipasi meningkatnya risiko kredit,” katanya. (FAJ)
Sumber: Kompas, 3 April 2008
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Ekonomi Menuju Resesi
Gubernur Bank Sentral AS Tunjukkan Sikap Pesimistis
WASHINGTON, RABU – Perekonomian AS mungkin akan tumbuh rendah selama setengah tahun pertama 2008. Ekonomi berstatus resesi mungkin akan terjadi. Demikian dikatakan Gubernur Bank Sentral AS atau The Fed Ben Bernanke ketika memberikan pernyataan kepada para anggota Kongres AS, Rabu (2/4) di Washington.
Resesi secara umum adalah julukan bagi pertumbuhan yang menurun secara berturut-turut dalam dua kuartal. Atau bisa juga disebut sebagai pertumbuhan yang tumbuh terlalu rendah sehingga tidak cukup untuk menyerap para pekerja yang menganggur.
Dana Moneter Internasional (IMF) sudah menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi AS dari 1,5 persen menjadi 0,5 persen sepanjang tahun 2008.
Di hadapan Komite Ekonomi Bersama, Kongres AS, Bernanke mengeluarkan pernyataan yang jauh lebih pesimistis daripada sebelumnya. la resah dengan perekonomian AS, yang dihadapkan pada tiga persoalan utama. Hal itu adalah krisis paras uang, krisis di sektor perumahan di mana banyak pemilik yang tak mampu melanjutkan pembayaran cicilan rumah, serta kekacauan di sektor kredit perbankan.
“Produksi domestik bruto mungkin tidak tumbuh secara memadai, setidaknya selama semester pertama 2008 atau bahkan mungkin terjadi kontraksi sepanjang tahun,” kata Bernanke. Kontraksi adalah julukan bagi ekonomi yang anjlok alias merosot karena tidak tumbuh.
Di pengujung dekade 1990-an, ekonomi AS tumbuh karena dorongan teknologi informasi, yang kemudian sekaligus juga menjerembabkan karena kebangkrutan dotcom-dotcom.
Pada awal dekade 2000-an, perekonomian AS didongkrak berkat kebangkitan sektor perumahan, yang harganya terus melejit. Namun, pada akhir tahun 2005, harga rumah sudah terlalu tinggi dan membuat konsumen tidak lagi mampu melanjutkan pembelian rumah. Bahkan, kebangkrutan di sektor perumahan ini telah menjatuhkan sejumlah lembaga keuangan kaliber internasional asal AS dan Uni Eropa.
Tak pasti
Bernanke mencoba optimistis dengan mengatakan, pertumbuhan masih bisa saja terjadi pada semester kedua tahun 2008 dan berlanjut pada tahun 2009. la melandaskan harapannya pada stimulus ekonomi senilai 168 miliar dollar AS, antara lain berupa pengurangan pajak bagi warga dan perusahaan serta pengurangan suku bunga oleh The Fed.
Namun, Bernanke tetap mengatakan tidak yakin apakah The Fed akan menurunkan suku bunga sehubungan dengan kegalauan perekonomian. “Sudah banyak penyesuaian dilakukan secara ekonomi maupun fmansial dan kebijakan fiskal serta moneter sedang dalam proses untuk mendorong ekonomi supaya mulai tumbuh semester kedua tahun 2008,” kata Bernanke.
Para ekonom cenderung mengatakan bahwa selama tiga kuartal tahun 2008, ekonomi AS akan mengalami kontraksi. Para ekonom juga menyalahkan Gedung Putih yang menghambur-hamburkan uang untuk invasi Irak dan memberi keringanan pajak untuk korporasi besar, termasuk raksasa perminyakan, yang sedang meraup untung.
(AP/AFP/MON/JOE)
Sumber: Kompas, 3 April 2008
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Pendapatan Masyarakat Semakin Tergerogoti
Oleh NUR HIDAYATI
Tingginya inflasi dicemaskan berbagai kalangan. Pejabat pemerintah, otoritas moneter, pengusaha, dan ekonom dipusingkan oleh perhitungan strategi menekan inflasi. Kepentingan anggaran dan rencana bisnis dipertaruhkan. Namun, rakyat berpendapatan rendahlah yang paling merasakan tekanan hebat di balik angka-angka itu.
Angka inflasi yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (1/4), jauh lebih tinggi dari dugaan para ekonom. Inflasi Maret 2008 dibandingkan dengan Maret 2007 (year on year) mencapai 8,17 persen. Inflasi pada Maret 2008 sebesar 0,95 persen. Dengan begitu, laju inflasi tiga bulan pertama tahun ini sudah mencapai 3,41 persen.
Dari total inflasi Maret 2008 sebesar 0,95 persen, andil kenaikan harga pada kelompok bahan makanan dan makanan jadi sudah mencapai 0,57 persen atau lebih dari separuh.
Sebagai perbandingan, angka inflasi year on year sepanjang tahun 2007 tidak pernah menembus 8 persen. Tahun lalu, inflasi year on year tertinggi terjadi pada September bertepatan dengan bulan puasa sebesar 6,95 persen.
Selama tujuh tahun terakhir, pola inflasi Maret cenderung lebih rendali dari bulan-bulan sebelumnya karena pengaruh turunnya harga beras pada musim panen raya. Dalam kurun waktu itu, inflasi bulan Maret yang naik tajam hanya terjadi pada Maret 2005, pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang pertama, 1 Maret 2005.
Maret 2008, harga beras juga turun dan menyumbang deflasi sebesar 0,17 persen. Namun, penurunan harga beras kali ini tidak bisa menarik inflasi lebih rendah karena harga 42 jenis komoditas pangan lainnya meningkat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, dibutuhkan usaha luar biasa dari berbagai pihak untuk mewujudkan target inflasi akhir tahun sebesar 6,5 persen dalam APBN Perubahan 2008.
Target itu ditetapkan pemerintah di tengah kecenderungan kenaikan harga komoditas pangan yang masih cukup tinggi. Untuk mencapai target inflasi 6,5 persen, rata-rata inflasi selama sembilan bulan mendatang harus berada pada kisaran 0,34 persen per bulan.
“Kalau membaca analisis Kadin memang agak seram, sepertinya pemerintah salah semua dari A-Z.”
Susilo Bambang Yudhoyono
Padahal, tren peningkatan inflasi yang biasa terjadi pada bulan puasa, Lebaran, dan Natal, misalnya, masih menghadang.
Pengamat ekonomi, Dradjad H Wibowo, memperhitungkan, laju inflasi pada akhir tahun ini akan berada pada kisaran 7-8 persen. Beratnya tekanan inflasi terhadap perekonomian pads tahun ini akan sangal berat antara lain karena kenaikan harga komoditas.
Pernyataan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2008, Senin lalu, merepresentasikan kekhawatiran dunia usaha terhadap tren inflasi saat ini.
Kadin memperhitungkan, dengan inflasi akhir tahun sebesar 7 persen saja, tingkat pertumbuhan ekonomi bruto sebesar 13-14 persen pun tidak akan banyak berarti. Inflasi yang tinggi diyakini akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengelolaan ekonomi.
“Stabilitas pengelolaan kebijakan makro-ekonomi amat diperlukan karena pentingnya daya saing keseluruhan bangsa ini. Pengusaha dan dunia usaha tak bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar pada saat angka inflasi tinggi akibat disiplin fiskal yang tak terkendali,” ujar Hidayat.
Para pelaku usaha juga khawatir sektor keuangan tidak akan mampu menjalankan intermediasi secara optimal jika pemerintah menerapkan defisit anggaran yang terlalu besar.
Kebijakan subsidi BBM dan listrik yang membengkak hingga Rp 200 triliun pun dicemaskan akan berujung pada ketidakmampuan pemerintah membiayai perbaikan infrastruktur.
Kadin berharap pemerintah segera mengupayakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan .pengendalian kebijakan ekonomi. Untuk itu, Kadin merekomendasikan pentingnya implementasi atas strategi besar mengatasi krisis energi, pangan dan keuangan global, serta peningkatan produksi minyak.
Melalui implementasi kebijakan penanganan krisis yang efektif, inflasi tahunan diharapkan dapat ditekan hingga di bawah 5 persen atau mendekati rata-rata inflasi negara-negara yang sedang bertumbuh tinggi, seperti China, India, dan Rusia.
Menanggapi analisis Kadin itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, “Kalau membaca analisis Kadin memang agak seram, sepertinya pemerintah salah semua dari A-Z. Seperti juga di zaman kegelapan, jelek semuanya. Namun rekomendasi Kadin, saya kira baik.”
Suku bunga
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom mengatakan, BI tidak akan merespons tekanan inflasi dengan menaikkan suku bunga. Hal itu dikarenakan tekanan inflasi cenderung didorong oleh kenaikan harga komoditas dunia yang sulit dikendalikan.
Tekanan inflasi yang paling berat secara nyata sebenarnya dialami oleh kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Sekitar 60 persen dari pengeluaran kalangan masyarakat ini tersedot untuk belanja makanan. Kenaikan harga makanan yang berada pada kisaran 15-30 persen tentu berdampak pada penurunan kualitas hidup.
Di sisi lain, kenaikan harga pangan yang dicerminkan oleh tingkat inflasi sulit dihindari karena Indonesia tak mungkin lagi mengisolasi pasar domestik dari tekanan global. Instrumen stabilisator harga pangan pun hanya dipunyai pemerintah untuk komoditas beras melalui Perum Bulog.
Direktur Inter Cafe Institut Pertanian Bogor, Iman Sugema, menilai, perangkat fiskal yang digunakan pemerintah, berupa penurunan bea masuk tepung terigu dan kedelai, serta pajak pertambahan nilai minyak goreng yang ditanggung pemerintah, tidak akan efektif. Hal itu dikarenakan lonjakan harga jauh lebih tinggi dan masih terus berlanjut.
Subsidi pangan yang diberikan melalui pasar murah minyak goreng dan “diskon” harga bahan baku bagi perajin tahu dan tempe pun tak berdampak signifikan. Penurunan harga pangan melalui penggunaan perangkat fiskal dan tambahan subsidi dirasakan seperti harapan muluk.
Jika kebijakan fiskal dan tambahan subsidi itu dimaksudkan untuk menolong masyarakat miskin, kondisi riil masyarakat ternyata belum cukup tertolong.
“Dengan dana terbatas, pemerintah membuat terlalu banyak program untuk mengurangi dampak kenaikan harga pangan ini. Akibatnya, malah enggak fokus,” ujar Iman.
Kompleksitas masalah yang menghadang terkait dengan tingginya inflasi sepertinya belum akan segera terurai. Pola kebijakan reaktjf, kurang terfokus, dan kelemahan dalam implementasi semakin tak bisa ditoleransi. (OIN/HAR/OSA/FAJ)
Sumber: Kompas, 2 April 2008
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Akhirnya AS Bersedia Tata Lembaga Keuangan
WASHINGTON, SENIN – Pemerintah Amerika Serikat akhirnya bersedia mengatur kembali semua lembaga keuangan yang menjadi salah satu akar dari krisis keuangan global. Ini adalah sebuah kejutan mengingat Presiden AS George Walker Bush selama ini menolak seruan tersebut.
Tudingan yang diarahkan kepada Gedung Putih adalah peran lembaga keuangan tersebut sebagai penyumbang dana kampanye kepada politisi AS dengan imbalan agar lembaga keuangan tersebut tidak diatur ketat.
Keputusan baru Pemerintah AS itu soal pengaturan lembaga keuangan adalah yang pertama kali sejak krisis ekonomi terbesar dunia tahun 1929 yang dimulai di Amerika Serikat.
Pihak Jerman berkali-kali menyerukan agar lembaga keuangan AS dan global ditata kembali. Seruan itu juga disampaikan The Bank for International Settlement (BIS) yang berbasis di Basel, Swiss.
Pada pertemuan G-8 tahun lalu, topik pengaturan lembaga keuangan mental karena penolakan Inggris dan AS. Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, awal 2008, George Soros menegaskan gejolak pasar keuangan global tidak akan bisa diatasi hanya dengan penurunan suku bunga atau penyuntikan dana-dana ke sistem perbankan global.
Menurut Soros, gejolak keuangan global terjadi karena aktivitas sektor keuangan yang begitu liar dan beroperasi di luar kendali. Terlalu banyak kepalsuan dalam laporan keuangan global, dan sangat marak praktik-praktik “penipuan” yang akhirnya membuat banyak lembaga keuangan global terjerembab dalam kebangkrutan massal.
Pinjaman untuk spekulasi
Salah satu contoh yang sering disebutkan adalah dimungkinkannya uang hasil pinjaman dari bank untuk dialokasikan ke investasi spekulatif, transaksi derivatif yang berisiko tinggi. Hal itu dimungkinkan karena lemahnya regulasi.
Para pengamat mengatakan, faktor itulah yang membuat AS sadar soal pentingnya pengaturan. Menkeu AS Henry Paulson membantah. “Saya kira tidak tepat mengaitkan rencana pengaturan tersebut dengan krisis global,” kata Paulson.
Namun, krisis sektor perumahan di AS telah menjadi salah satu penyebab krisis keuangan global, yang sudah merembes ke penurunan perekonomian global. Terjadi kebangkrutan di sejumlah bank-bank besar Uni Eropa, bank-bank investasi AS seperti Goldman Sachs, Bear Stearns, dan lainnya.
Hal itu membuat lembaga keuangan tak mau menyalurkan kredit baru. Menurut mantan Gubernur Bank Sentral AS Alan Greenspan, faktor itu mempercepat ekonomi menuju resesi.
Kekacauan perekonomian AS telah pula membuat investor dunia menghindari aset-aset dalam denominasi dollar AS. Para spekulan, yang selama ini memegang aset-aset AS, berlomba-lomba nlemasuki pasar minyak, komoditas yang membuat harga-harga melejit.
Para pemilik dana ingin mengoptimalkan nilai-nilai aset dengan “berspekulasi” di bursa komoditas. Hal itu kemudian mendongkrak harga-harga atau menciptakan inflasi. Direktur Pelaksana IMF Domonique Strauss Kahn sudah mengingatkan ancaman dunia, yakni resesi yang disertai inflasi (stagflasi, kombinasi antara stagnasi dan inflasi).
Memperkuat The Fed
Menkeu AS Paulson mengatakan, dalam pengaturan baru itu, yang disusun dalam sebuah draf setebal 200 halaman, fungsi Bank Sentral AS (Fed) akan diperkuat sebagai stabilisator pasar uang.
The Fed akan diberikan kekuasaan untuk mengaudit laporan keuangan lembaga keuangan, bukan saja lembaga bank, yang berkontribusi besar terhadap kekacauan sistem keuangan global.
Dalam draf itu juga disebutkan, perusahaan keuangan yang bergerak di perdagangan berjangka, salah satu aktivitas spekulatif, juga akan ditata ulang. Ini semua adalah hasil evaluasi selama setahun terakhir.
Dalam draf itu juga disebutkan akan dibentuk sebuah badan baru yang akan mengawasi kredit union dan lainnya. Pengawasan itu selama ini berada di bawah lima badan dan akan disatukan.
Sebuah lembaga baru akan dibentuk, yang akan mengatur perilaku bisnis, dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Badan ini akan mengambil alih sebagian besar pengawasan yang selama ini dilakukan Badan Pengawasan Bursa Saham AS.
Ketua Komisi Senat AS bidang Perbankan Christopher Dodd mengatakan, langkah itu tidak akan bisa mengatasi krisis keuangan global segera. Dibutuhkan waktu hingga pengaturan itu memberikan hasil efektif.
Meski demikian, Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS Barney Frank mengatakan, hal itu adalah langkah maju yang konstruktif.
Harian Inggris, Financial Times, edisi Senin (31/3), juga memberitakan Inggris akan bahu-membahu dengan AS untuk mengatasi kekacauan di sektor keuangan.
Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, juga mantan Menkeu Inggris, adalah salah satu tokoh yang mendukung pengaturan lembaga keuangan.
“Jelas, kami akan bekerja sama secara erat dengan AS dan negara industri lainnya untuk mengatasi turbulensi keuangan global,” kata seorang juru bicara PM Brown. “Ini adalah isu global yang tentunya menuntut respons global,” kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya itu.
(REUTERS/AP/AFP/MON)
Sumber: Kompas, 1 April 2008
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )« Previous Entries
Financial Planners 